Koperasi

Pengertian Koperasi Dan Penerapan Di Indonesia

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing co-operation. (Co = bersama, operation = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan.

Peranan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini. 1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. 2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya.

Tata Cara Mendirikan Koperasi

Cara Mendirikan Koperasi Penyuluhan tentang perkoperasian Rapat Pembentukan Koperasi Pembuatan akta oleh notaris Mengajukan permohanan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat berwenang Pejabat berwenang. Pengesahanselambat- lambatnya 3 bulan sejakberkas diterimalengkap Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan dan syarat administrasi lainnya. Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya diawali dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai, prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh PejabatDinas/Instansi/Badan yang Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota, dimana kehadiran pejabat tersebutbertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan denganpembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapatpembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaanberkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsepanggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum diaktakanoleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat.

Notaris atau kuasa Pendiri mengajukanpermohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yangberwenang dengan dilampirkan :  2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani Notaris. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnyasebesarv simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi olehpara pendiri. Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun ke depan dan RAPB. Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan danalasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri palinglama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaanulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktupaling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaanulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan.